Pesantren Di Banten

PESANTREN DI BANTEN

Pesantren Di Banten, Pendidikan Pondok Pesantren, Pesantren Terbaik, Nurul Ilmi | Pondok Pesantren | Darunnajah | Aliansi SBI | Sekolah Hebat | SMK Multimedia | SMK Darunnajah | SMK SBI | SMK BISA | SMK Berasrama | Sekolah Berasrama | SMK Dibanten | SMK Unggulan | Pesantren Terkenal | Pesantren Unggulan | Sekolah Putra/I | No Telp. 0254 257 4443 | SMS Center 0857 1310 1414
Pesantren Di Banten

Pondok pesantren (ponpes) merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia, tidak terkecuali Banten. Jika India memiliki Guru­kula atau Pakistan dan Bangladesh mempunyai Madrasah. Sejarah dan masyarakat Banten punya pesantren. Karena cita rasa Indonesia, maka pesantren men­jadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan historis dengan sejarah perkembangan Islam di Banten Indonesia sejak abad kehidupan para Wali Songo hingga saat ini, tatkala persada nusantara Indonesia memasuki abad baru, milenium baru dalam tatanan peradaban sains dan teknologi.

Pondok Pesantren adalah saksi dan pelaku sejarah bagi perjuangan serta jatuh-bangunnya persada bumi nusantara demi mengukuhkan eksistensi kenegaraan dan ke­bang­saannya. Sejak awal pe­nerimaan Islam di Indonesia, pesantren didirikan sebagai pusat informasi keislaman bagi penduduk pribumi dan sekaligus juga tempat bermusyawarah bagi masyarakat lokal demi mencari solusi terhadap persoalan-per­soalan kemasyarakatan. Na­mun ironinya, dengan sumbang­sih yang sedemikian besar, pe­santren, khususnya salafiyah, nampaknya belum mendapat perhatian secara serius dan aktif dari pemerintah, dalam hal ini adalah Pemkot, Pemkab maupun Pemprov Banten. Padahal, dalam moto dan lambang Provinsi Banten sangat jelas tergambar dan tertulis Iman dan Taqwa dengan latar belakang menara dan Kaibon. Hal itu menunjukkan karakteristik sosial budaya religius.

Keberadaan Pesantren di Banten

Keberadaan pesantren di Banten dari zaman Abad hingga sekarang telah banyak melahirkan para intelektual lokal dan memberi peran aktif dalam perkembangan dan pengembangan Banten sebagai provinsi. Maka menjadi tidak wajar jika keberadaan pesantren salafiyah tidak tersentuh secara pasti dan konkrit oleh APBN atau APBD. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab negara atau pemerintah daerah.

Padahal, sebagai lembaga pendidikan keberadaan pesantren terjamin akan tanggung jawab pemerintah dan tidak dapat dikotomi dengan lembaga pendidikan yang lain. Kita dapat merujuk dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan nasional. Dan juga UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe­me­rintahan Daerah yang menga­manatkan kepada daerah dalam upaya melaksanakan otonomi daerah untuk mendorong pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata tanpa diskriminasi.

Pada faktanya, di saat seluruh lembaga pendidikan mendapatkan alokasi dana yang jelas dan sistematis dari APBN atau APBD untuk pengembangan dan pemberdayaan. Pesantren hanya mendapat bantuan yang secara ekstremnya berdasarkan “kasihan”. Bukan karena faktor komitmen memajukan keberadaan pesantren secara sistematis. Atau menunggu pengelola pesantren mengajukan bantuan dan itupun sifatnya tidak menentu.

Inilah yang seharusnya menjadi ironi masyarakat Banten terhadap pesantren. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang bagi terbentuknya Republik Indonesia dan Provinsi Banten, seharusnya pesantren mendapatkan perhatian sebagaimana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan pada umumnya. Demi berlanjutnya proses belajar mengajar dan pengembangan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Sungguh sangat disayangkan, jika lembaga yang banyak melahirkan para intelektual muslim dengan kepribadian Indonesia harus tertatih-tatih dalam upaya mempertahankan eksistensinya seperti mengkaji kitab-kitab klasik warisan para ulama dan menghafal al-Quran. Dan sudah seharusnya bagi pemerintah daerah untuk memberikan perha­tian kepada pesantren secara sistematis. Bukan kahayang sorangan (semaunya sendiri).

Sejauh ini, banyak pandangan yang keliru menilai tentang keberadaan pesantren salafiyah sebagai salah satu lembaga pendidikan. Pertama, Pesantren dipahami sebagai lembaga keagamaan. Pandangan dan penilaian ini tentu sangat tidak tepat. Jika pesantren hanya memfokuskan pada kajian intelektual keagamaan Islam, tidak berarti dapat disamakan dengan lembaga keagamaan. Karena di dalam pengembangannya berpegang pada suatu kurikulum yang selayaknya terdapat di suatu lembaga pendidikan. Bukan semata indoktrinasi melainkan semangat keilmuan yang selalu diprioritaskan.

Kedua, mempertahankan kurikulum pendidikan yang dipahami sebagai antimodernisme. Padahal, dengan tetap mempertahankan kurikulum pendidikan, kalangan pesantren tidak juga menafikan atau menolak secara mutlak semangat modernisme. Seperti pengembangan metode dan perbaikan sistem pendidikan dan membekali para santri suatu keterampilan khusus (sesuai kebutuhan perkembangan zaman) dan cara pandang yang dinamis. Serta semangat nasionalisme dan kebangsaan. Yang dilakukan pesantren salafiyah hanya tetap mempertahankan kajian-kajian ilmu keagamaan saja. Tepatnya, menjadikan pengembangan ilmu keagamaan sebagai program unggulan. Dengan alasan tersebut, kalangan pesantren salafiyah tidak lagi mem­bebani kajian keilmuwan lain terhadap para santri. Sebagai upaya penguasaan secara kom­prehenshif dan memadai bagi salah satu disiplin keilmuwan.

Ketiga, stigma inklusivitas bagi kalangan santri. Banyak kalangan masyarakat keliru menilai, dengan tradisi yang dikembangkan dan dilakoni para santri. Dengan gaya hidup yang tetap mengusung kesederhanaan dan tradisionalis, cenderung dipahami keliru. Karakter pesantren bukanlah pada sisi luar atau “bungkus”. Hal ini ditengarai dengan keterbukaan pesantren terhadap masyarakat sekitar pesantren dan keterbukaan mereka dalam menerima perbedaan dengan mengede­pankan dialog. Bahkan dengan kalangan yang berbeda keyakinan sekalipun.
Dengan ulasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pesantren seharusnya dipahami sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya Banten. Yang sampai saat ini tidak banyak tersentuh dalam program prioritas pembangunan pemerintah daerah Provinsi Banten.

Hal tersebut sangat beralasan, karena upaya pemerintah daerah hanya menempatkan dan menganggarkan dana pengembangan pada bantuan sosial. Yang sifatnya hanya pemberian cuma-cuma atau dalam bahasa agamanya adalah shodaqoh yang hukumnya sunah, bukan wajib. Tentu hal ini memiliki implikasi pada penerapan anggaran dan program.

Ada dua hal yang harus menjadi perhatian bagi pengembangan pesantren di Banten . Pertama, sejarah eksistensi Provinsi Banten yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren. Bahkan, pesantren menjadi salah satu icon bagi Banten sehingga sebagai salah satu warisan pendidikan dan kebudayaan masyarakat Banten ini harus dijaga eksistensi dan pengembangannya.
Kedua, pesantren salafiyah sebagai pusat pengembangan ilmu ke-Islaman yang berkarakter ke-Indonesiaan. Hal ini sangat penting bagi tatanan kebangsaan dimasa mendatang bagi Provinsi Banten dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang multi kultural etnis, dan agama.
Ketiga, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dengan program unggulan ilmu keagamaan Islam. Dengan demikian, sudah seharus­nya pemerintah memberikan ruang atau menyediakan fasilitas bagi keinginan masyarakatnya yang berkeinginan memperdalam keilmuwan agamanya.
Keempat, pesantren dapat menjadi pendidikan alternatif yang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Dengan tidak memprioritaskan biaya tinggi dan mahal, salafiyah dapat menjadi wadah pendidikan yang turut mencerdaskan bangsa dan masyarakat kurang mampu secara finansial sehingga dapat membantu dan menjadi partner pe­merintah dalam upaya pe­ningkatan kecerdasan masyarakat.
Saat ini, yang dibutuhkan pesantren bukan lagi belas kasih pemerintah daerah dalam bentuk bantuan sosial. Dan dengan semakin terbukanya arus informasi dan kecerdasan ma­ayarakat, sudah sewajarnya mereka menuntut hak yang mestinya mereka dapatkan dalam bentuk anggaran tetap. Sebagaimana yang didapati oleh lembaga pendidikan lainnya. Hal ini juga dalam upaya mengimplementasikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dan, dengan jumlah yang sangat signifikan, seyogyanya pemda di Provinsi Banten harus memikirkan dan menjadikannya salah satu program prioritas bagi pengembangan pesantren di Banten. Data statistik yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mencatat bahwa keberadaan pesantren disetiap kota dan kabupaten berjumlah lebih dari angka seratus. Untuk itu, sebagai salah satu warisan sejarah Banten dan lembaga pengembangan pendidikan agama Islam ini harus mendapatkan perhatian secara khusus. Karena pada prinsipnya, pesantren bukan Mengharap sumbangan dari pemerintah daerah. Tetapi tanggung jawab negara yang memang harus memperhatikan keberadaan dan kelanjutan pesantren sebagaimana terhadap lembaga pendidikan pada umumnya.

By : Nurul Ilmi


Leave a Reply